IMPLEMENTASI HAK ATAS BANTUAN HUKUM PADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT PADA PERSIDANGAN ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB)

Putri, Naurah Tania (2025) IMPLEMENTASI HAK ATAS BANTUAN HUKUM PADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT PADA PERSIDANGAN ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (COVER).pdf Download (3MB)
	Text (BAB I).pdf Download (607kB)
	Text (BAB II) (BAB II).pdf Restricted to Repository staff only until July 2027. Download (529kB)
	Text (BAB III) (BAB III).pdf Restricted to Repository staff only until July 2027. Download (354kB)
	Text (BAB IV) (BAB IV).pdf Restricted to Repository staff only until July 2027. Download (205kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) (DAFTAR PUSTAKA).pdf Restricted to Repository staff only until July 2027. Download (216kB)
	Text (LAMPIRAN) (LAMPIRAN).pdf Restricted to Repository staff only until July 2027. Download (2MB)

Abstract

Bantuan hukum merupakan bagian hak asasi manusia yang harus dipenuhi, termasuk oleh seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana. Seiring berkembangnya zaman dan adanya tragedi pandemi covid-19, prosedur persidanan pidana yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka menjadi menggunakan media elektronik, begitupun mekanisme pemberian bantuan hukumnya. Namun, penerapan dari sistem ini menimbulkan tantangan baru dalam pemenuhan hak-hak terdakwa, khusunya hak atas bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak atas bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Lamongan, serta menganalisis hambatan beserta solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini meggunakan metode yuridis empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah teori-teori hukum, Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan hakim, panitera, penasehat hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lamongan telah berupaya memenuhi hak atas bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum di wilayah Lamongan. Meskipun dalam prakteknya masih ditemukan hambatan, seperti fasilitas tekonologi kurang memadai dan kurangnya ruang untuk berkonsultasi secara bebas antara terdakwa dengan penasehat hukum yang menyebabkan tidak dapat berkonsultasi secara langsung selama persidangan dan tidak dapat berkonsultasi secara privat karena adanya pihak lain yang mendengar. Tetapi Pengadilan Negeri Lamongan juga memiliki solusi atas gangguan teknologi yaitu memperbaiki dan memperkuat infrastuktur teknologi secara menyeluruh. Serta melakukan konsultasi/ kunjungan di lapas secara maksimal antara penasehat hukum dengan terdakwa sebelum proses persidangan dilakukan.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: