KEABSAHAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NO. 299/PDT.G/2023/PA SBY DAN PUTUSAN NO. 531/PDT.SUS-ARBT/2023/PN BKS

Muhammad, Isa Aljabar (2025) KEABSAHAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NO. 299/PDT.G/2023/PA SBY DAN PUTUSAN NO. 531/PDT.SUS-ARBT/2023/PN BKS. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) 21071010259_Cover.pdf Download (1MB)
	Text (Bab 1) 21071010259_Bab 1.pdf Download (417kB)
	Text (Bab 2) 21071010259_Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only until 11 June 2028. Download (361kB) \| Request a copy
	Text (Bab 3) 21071010259_Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only until 11 June 2028. Download (309kB) \| Request a copy
	Text (Bab 4) 21071010259_Bab 4.pdf Download (116kB)
	Text (Daftar Pustaka) 21071010259_Daftar Pustaka.pdf Download (161kB)
	Text (Lampiran) 21071010259_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 11 June 2028. Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas keabsahan pembatalan perjanjian perdamaian arbitrase oleh pengadilan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan penerapan Pasal 70, khususnya mengenai unsur “tipu muslihat”. Pengadilan Agama Surabaya membatalkan putusan Basyarnas-MUI karena cacat formil berupa tidak adanya surat kuasa istimewa, yang merujuk pada Pasal 1795 KUH Perdata. Sementara itu, Pengadilan Negeri Bekasi membatalkan putusan BANI dengan memeriksa kembali pokok perkara, sehingga melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan asas non-intervensi serta Pasal 62 ayat (4) UU 30/1999. Perbedaan ini mencerminkan ketidakseragaman penerapan hukum dan pentingnya batas tegas atas kewenangan pengadilan agar tidak mengganggu finalitas dan kemandirian lembaga arbitrase. Kata Kunci : Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase, Kewenangan Pengadilan

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: