ANALISIS YURIDIS ASAS KEPASTIAN HUKUM TERKAIT AHLI WARIS YANG BERSTATUS AFWEZIGHEID DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Permatasari, Andini (2025) ANALISIS YURIDIS ASAS KEPASTIAN HUKUM TERKAIT AHLI WARIS YANG BERSTATUS AFWEZIGHEID DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) 21071010153_COVER.pdf Download (1MB)
	Text (Bab I) 21071010153_BAB I.pdf Download (273kB)
	Text (Bab II) 21071010153_BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 2 June 2028. Download (131kB)
	Text (Bab III) 21071010153_BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 2 June 2028. Download (63kB)
	Text (Bab IV) 21071010153_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 2 June 2028. Download (12kB)
	Text (Daftar Pustaka) 21071010153_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (96kB)
	Text (Lampiran) 21071010153_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 2 June 2028. Download (5MB)

Abstract

Peralihan hak atas tanah waris seringkali mengalami hambatan ketika salah satu ahli waris tidak diketahui keberadaannya atau berstatus afwezigheid. Dalam konteks tersebut, muncul permasalahan mengenai bagaimana asas kepastian hukum dapat tetap dijamin bagi pihak berkepentingan, khususnya ahli waris yang hadir, tanpa mengabaikan hak dari pihak yang dinyatakan tidak hadir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum terhadap proses peralihan hak atas tanah dengan salah satu ahli waris berstatus afwezigheid serta dampaknya terhadap kepastian hukum ahli waris lain yang berkepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi penetapan pengadilan, khususnya dengan membandingkan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Jbg dan Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Jbg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status afwezigheid tidak menghapus hak seseorang sebagai subjek hukum, namun pengelolaan harta bendanya memerlukan penetapan pengadilan dan penunjukan wakil untuk mengalihkan hak atas tanah waris. Perbedaan interpretasi penegak hukum dalam penerapan Pasal 463 KUHPerdata menunjukkan adanya kekaburan norma yang dapat memengaruhi kepastian hukum bagi pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih teknis sebagai solusi normatif terhadap permasalahan tersebut. Kata Kunci: Afwezigheid, Ahli Waris, Asas Kepastian Hukum, Peralihan Hak atas Tanah.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: