TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERHADAP JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020

Bunga, Waode (2021) TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERHADAP JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020. Undergraduate thesis, UPN "VETERAN' JAWA TIMUR.

Preview	Other (COVER) Cover.PDF Download (961kB) | Preview
Preview	Other (BAB 1) 1.PDF Download (303kB) | Preview
	Other (BAB 2) 2.PDF Restricted to Registered users only until 20 December 2023. Download (269kB)
	Other (BAB 3) 3.PDF Restricted to Registered users only until 20 December 2023. Download (150kB)
Preview	Other (BAB 4) 4.PDF Download (34kB) | Preview
Preview	Other (DAFTAR PUSTAKA) Dapus.PDF Download (189kB) | Preview
	Other (LAMP[IRAN) Lam.PDF Restricted to Registered users only until 20 December 2023. Download (1MB)

Abstract

Naiknya tarif iuran pada BPJS menimbulkan keresahan pada masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan dilayangkannya gugatan uji materiil di Mahkamah Agung. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hukum sebagian atas gugatan yang diajukan, dengan menyatakan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang baru dengan ketentuan yang sama dengan peraturan presiden yang sebelumnya. Penelitian ini memeliki tujuan untuk mengetahui politik hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 terhadap Judicial Review Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM /2020 serta mengetahui kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Presiden sebagai bentuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Politik Hukum pembentukan Peraturan Presiden membentuk Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai pengaturan lebih lanjut terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020. Kedua, diterbitkannya Peraturan Presiden dalam menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung merupakan keputusan yang kurang tepat, karena terdapat pokok substansi putusan Mahkamah Agung yang tidak dan belum diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yang dalam hal ini menyebabkan Peraturan Presiden tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan 7P/HUM/2020. Kata Kunci: Perpres No. 64 Tahun 2020, Politik Hukum, Judicial Review

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor MAHANANI, ANAJENG ESRI EDHI NIDN0028119103 UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User:	Lisa Nadya Irawan
Date Deposited:	20 Dec 2021 02:02
Last Modified:	20 Dec 2021 02:02
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/3625

Actions (login required)

View Item