PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR LIAR DI WILAYAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA)

Maspaitella, Leonardo Benito (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR LIAR DI WILAYAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text 21071010162-cover..pdf Download (2MB)
	Text (BAB 1) 21071010162-bab 1.pdf Download (349kB)
	Text (BAB 2) 21071010162-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only until 15 March 2027. Download (205kB)
	Text (BAB 3) 21071010162-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only until 15 March 2027. Download (171kB)
	Text (BAB 4) 21071010162-bab 4.pdf Download (97kB)
	Text (Daftar Pustaka) 21071010162-daftar pustaka.pdf Download (159kB)
	Text (Lampiran) 21071010162-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 15 March 2027. Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar di Kota Surabaya yang berdampak pada ketertiban umum dan potensi kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utama penelitian adalah menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penyelenggara parkir liar dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dalam upaya tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses hukum yang melibatkan pelanggaran penyelenggaraan parkir liar. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami penegakan hukum di lapangan, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan PPNS Satpol PP Kota Surabaya dan observasi terhadap implementasi penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus untuk untuk menganalisis praktik penerapan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan asas hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu non-yustisial dan yustisial. Pendekatan non-yustisial meliputi sosialisasi dan pemberian surat peringatan secara bertahap, sedangkan pendekatan yustisial mencakup penyelidikan, penyidikan, dan persidangan Tindak Pidana Ringan. Namun, terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaannya, seperti resistensi dari pelaku parkir liar yang merasa memiliki hak atas lahan yang digunakan secara illegal serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi terkait parkir liar untuk memberikan sanksi yang lebih tegas, peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta optimalisasi koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait. Kata kunci: Parkir Liar, Penegakan Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: