IMPLIKASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK EKSEKUSI PERDATA (STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 291/PK/Pdt/2011 DENGAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY)

Alkansa, Ajeng Althafira (2025) IMPLIKASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK EKSEKUSI PERDATA (STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 291/PK/Pdt/2011 DENGAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY). Undergraduate thesis, UPN "VETERAN" JAWA TIMUR.

	Text (Cover) 21071010008_Cover.pdf Download (1MB)
	Text (Bab 1) 21071010008_Bab 1.pdf Download (348kB)
	Text (Bab 2) 21071010008_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only until 10 March 2027. Download (296kB)
	Text (Bab 3) 21071010008_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only until 10 March 2027. Download (301kB)
	Text (Bab 4) 21071010008_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only until 10 March 2027. Download (171kB)
	Text (Daftar Pustaka) 21071010008_Daftar Pustaka.pdf Download (244kB)
	Text (Lampiran) 21071010008_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 10 March 2027. Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK: Perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara merupakan suatu perbuatan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Peningkatan kasus korupsi merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia yang terbukti melalui jumlah poin indeks dan peringkat Indonesia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), poin Indonesia menurun dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022. Permasalahan dimulai ketika Termohon Eksekusi mempersulit jalannya eksekusi demi mempertahankan objek sengketanya. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakjelasan hukum akibat dikeluarkannya putusan pidana yang berdampak terhadap objek eksekusi perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang berfokus pada penyelesaian masalah dalam hukum positif dengan meneliti aturan-aturan hukum, melalui pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan undang-undang (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Perbedaan pertimbangan hakim terhadap dua putusan tersebut terlihat pada bukti yang menonjol, dalam putusan pidana bukti yang digunakan adalah dokumen palsu yang dibuat oleh Terdakwa, peta topografi surabaya (1941, 1943), dan surat inventarisasi tanah Bondo Desa tahun 1981. Sedangkan bukti yang digunakan dalam putusan perdata adalah novum berupa dokumen T-3, Surat DPRD Surabaya tahun 2004, dan keterangan saksi sejarah. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa putusan perkara tindak pidana korupsi no. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dapat dijadikan bukti baru (novum) dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata untuk membatalkan putusan perkara perdata no. 291/PK/Pdt/2011. Hal tersebut merupakan Mekanisme pengembalian aset negara, dimana jaksa dapat menempuh upaya hukum luar biasa melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) dengan mendasarkan pada alat bukti baru (novum) berupa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pidana No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dapat digunakan sebagai dasar baru dalam proses PK untuk memastikan bahwa aset yang sebelumnya belum tercakup dalam putusan perdata dapat dituntut kembali oleh negara. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Novum, Implikasi

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: