HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH MELALUI EXECUTIVE PREVIEW PASCA BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Erdianti, Nela (2024) HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH MELALUI EXECUTIVE PREVIEW PASCA BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.

	Text (COVER) 20071010106_COVER.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 20071010106_BAB I.pdf Download (926kB)
	Text (BAB II) 20071010106_BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 19 September 2027. Download (941kB)
	Text (BAB III) 20071010106_BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 19 September 2027. Download (852kB)
	Text (BAB IV) 20071010106_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 19 September 2027. Download (601kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 20071010106_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (739kB)
	Text (LAMPIRAN) 20071010106_ DAFTAR LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 19 September 2027. Download (1MB)

Abstract

Fenomena over-regulasi di Indonesia yang ditandai dengan tumpang tindihnya peraturan daerah dan pusat kerap menyebabkan disharmonisasi hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis dampak sentralisasi kewenangan dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berfokus pada analisis dampak sentralisasi kewenangan dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan melalui UU RI No. 13/2022, yang mengamanatkan peran Kemenkumham dalam harmonisasi Raperkada, telah menimbulkan potensi dualisme otoritas antara Kemenkumham dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya bertanggung jawab atas proses harmonisasi ini. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini melibatkan revisi undang-undang yang memperkuat peran pemerintah pusat, khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam pelaksanaan executive preview terhadap Raperkada. Perlunya reformasi regulasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat kerangka harmonisasi dengan penekanan pada peningkatan koordinasi antar lembaga dan penegasan peran masing-masing instansi dalam proses harmonisasi. Proses harmonisasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Raperkada konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, diharapkan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mengatasi isu-isu lokal tanpa menimbulkan konflik dengan peraturan nasional. Kata Kunci: Harmonisasi, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Sentralisasi Kewenangan, Executive Preview.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: