TINJAUAN YURIDIS POLEMIK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP LEGITIMASI PERKAWINAN ANTAR AGAMA DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Fitriana, Adinda (2024) TINJAUAN YURIDIS POLEMIK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP LEGITIMASI PERKAWINAN ANTAR AGAMA DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) 20071010091.pdf Download (1MB)
	Text (Bab I) 20071010091_BAB I.pdf Download (384kB)
	Text (Bab II) 20071010091_BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 30 August 2027. Download (338kB)
	Text (Bab III) 20071010091_BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 30 August 2027. Download (254kB)
	Text (Bab IV) 20071010091_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 30 August 2027. Download (213kB)
	Text (Daftar Pustaka) 20071010091_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (256kB)
	Text (Lampiran) 20071010091_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 30 August 2027. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji polemik yuridis yang timbul dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, khususnya mengenai legitimasi perkawinan antar agama dalam perspektif hak asasi manusia. Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini secara tidak langsung menginterpretasikan kedudukan negara bahwa negara menolak adanya perkawinan antar agama. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan permasalahan hukum baru di mana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dalam memilih melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui analisis hukum dan hak asasi manusia, penelitian ini mengevaluasi dampak akibat SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap legalitas perkawinan antar agama dan hak fundamental untuk melangsungkan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan yang digunakan mencakup kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait perkawinan dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung ini memicu kontroversi terkait perlindungan hak asasi manusia karena membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup berdasarkan keyakinan agama tetapi perlu dipahami bahwa tidak ada kebebasan yang sepenuhnya mutlak. Penelitian ini menawarkan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan yang lebih inklusif terkait perkawinan antar agama dan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum perkawinan di Indonesia. Kata kunci: SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Perkawinan antar agama, Hak Asasi Manusia

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: