PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Jawa Timur)

MAHENDRA, FAHRI ISSA (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Jawa Timur). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (Cover) Cover issa.pdf Download (904kB)
	Text (Bab 1) BAB I.pdf Download (989kB)
	Text (BAB II) 19071010199-BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2026. Download (226kB) \| Request a copy
	Text (BAB III) 19071010199-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2026. Download (139kB) \| Request a copy
	Text (BAB IV) 19071010199-BAB IV.pdf Download (34kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 19071010199-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (153kB)
	Text (LAMPIRAN) 19071010199-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2026. Download (3MB) \| Request a copy

Abstract

Berdasarkan data yang dicatat IOM di Indonesia menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada 2020 yakni 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Adapun berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan pelindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK meningkat 15,3% pada 2020. Lebih lanjut, KPPPA mencatat untuk konteks Indonesia mayoritas kasus TPPO berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan pra penelitian di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Jawa Timur bahwasannya diperoleh data kasus TPPO selama 4 tahun kebelakang mulai dari tahun 2021 jumal kasus mencapai 92 yang diantaranya kasus TPPO terkait Prostitusi pemanfaatan seksual, dan Pekerja migran Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis – Empiris. Dalam penegakan hukum terkait kasus TPPO, Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Daerah Jawa Timur telah sesuai dengan dengan aturannya yaitu Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Infonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kedepan dalam melakukan penegakan hukum supaya bisa mengatasi permasalahan atau kendala dalam penegakan hukum dengan lebih cermat dan efisien alangkah baiknya aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur lebih memperhatikan teori yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut yang tujuannya akan mencapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan untuk korban dan masyarakat yang dirugikan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pekerja Migran, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: