ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT TRADING EVOTRADE

Azizah, Maidatul (2024) ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT TRADING EVOTRADE. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (Cover) 20071010218_cover (1).pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 20071010218_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II) 20071010218_BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2027. Download (845kB)
	Text (BAB III) 20071010218_BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2027. Download (660kB)
	Text (BAB IV) 20071010218_BAB IV.pdf Download (514kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 20071010218_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (625kB)
	Text (LAMPIRAN) 20071010218_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 23 July 2027. Download (2MB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Ganti Kerugian Kepada Korban Tindak Pidana mengatur proses di mana para korban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh robot trading evotrade dapat memenuhi hak mereka atas restitusi. Dalam putusannya, Majelis Hakim Banding mengakui bahwa korban tindak pidana pencucian uang robot trading evotrade memiliki ha katas restitusi. Majelis mmeutuskan bahwa semua asset yang disita harus dikembalikan kepada para korban perwakilan yang sah secara proporsional, dan apabila ada sisa akan disita untuk negara. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk memenuhi hak restitusi bagi korban tindak pidana pencucian uang robot trading evotrade. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini yang berarti bahwa bahan-bahan hukum asli seperti teori, konsep, asas dan undang-undang baik primer maupun sekunder. analisis data menggunakan metode yang dikenal sebagai analisis deskriptif. Temuan dari penelitian ini ini mendukung gagasan bahwa semua korban tindak pidana seharusnya berhak atas kompensasi atau restitusi, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2020 yang masing-masing mengatur proses penyelesaian permohonan dan memberikan manfaat tersebut kepada korban tindak pidana. Korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang pada awalnya tidak mendapatkan haknya atas ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari putusan perkara nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg yang pada awalnya viii menyatakan bahwa pelaku akan mendapatkan seluruh asset yang disita dan negara akan mendapatkan Sebagian. Kata Kunci: Restitusi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Robot Trading Evotrade

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: