PEMOTONGAN UPAH SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003

MARCHELIA, ANDRIA (2021) PEMOTONGAN UPAH SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DENGAN ALASAN PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.

Preview	Other (COVER) Cover.PDF Download (2MB) | Preview
Preview	Other (BAB 1) 1.PDF Download (310kB) | Preview
	Other (BAB 2) 2.PDF Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Other (BAB 3) 3.PDF Restricted to Registered users only Download (388kB)
Preview	Other (BAB 4) 4.PDF Download (89kB) | Preview
Preview	Other (DAFTAR PUSTAKA) Dapus.PDF Download (170kB) | Preview
	Other (LAMPIRAN) Lam.PDF Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandemi COVID-19 dapat atau tidak dapat dijadikan alasan perusahaan dalam memotong upah secara sepihak dibenarkan dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui perlindungan pekerja/buruh yang terkena pemotongan upah secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang mengacu pada apa yang tertulis dalam norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pemotongan upah pekerja secara sepihak oleh perusahaan dikarenakan alasan pandemi COVID-19 tidak berdasarkan hukum dikarenakan dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tidak termuat alasan wabah atau pandemi dapat dilakukan pemotongan upah dan dapat menimbulkan perselisihan hak, karena pada hakikatnya bahwa hubungan kerja baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan kesepakatan bersama dan apabila terdapat perubahan dalam struktur dan skala upah perlu dilakukan dahulu peninjauan upah serta wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh. Untuk melindungi hak normatif dari pekerja/buruh terhadap upahnya yang dipotong secara sepihak, sehingga menimbulkan perselisihan hak pekerja/buruh dapat mengajukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik secara non-litigasi maupun litigasi sesuai Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Kata Kunci : Pemotongan Upah, Pekerja, COVID-19

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor FITRIYAH, MAS ANIENDA TIEN NIDN0725097702 UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User:	Lisa Nadya Irawan
Date Deposited:	20 Aug 2021 02:11
Last Modified:	20 Aug 2021 02:11
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/2453

Actions (login required)

View Item