PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Madjid, Nur Rais (2024) PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) Cover.pdf Download (1MB)
	Text (Bab 1) Bab 1.pdf Download (482kB)
	Text (Bab 2) Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only until 6 June 2026. Download (244kB)
	Text (Bab 3) Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only until 6 June 2026. Download (194kB)
	Text (Bab 4) Bab 4.pdf Download (167kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Download (166kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 6 June 2026. Download (2MB)

Abstract

Perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin dari individu laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sebuah rumah tangga tentu akan menemui ujian dan rintangan, adakalanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perceraian. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau kewajiban kepada bekas istrinya berupa Mut’ah dan nafkah Iddah (bila istri tidak Nusyuz) dan nafkah anak. Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Putusan Nomor Perkara 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby serta untuk mengentahui, menjelaskan kendala dan upaya penyelesaiannya dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian ini ada menghasilkan tiga temuan, yaitu: 1. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri setelah perceraian, adapun pertimbangan majelis hakim dengan melihat pada aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan kemampuan dari bekas suami. 2. Kendala dalam pemenuhan hak-hak bekas istri adalah ketidakhadiran bekas istri di depan persidangan sehingga majelis hakim memutus perkara dengan putusan “Verstek”. Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. 3. Upaya dalam mengatasi kendala bila sudah diputus secara “Verstek” ada perlawanan berupa “Verzet” sehingga Termohon bisa meminta hak-haknya selama bisa membuktikan dalil-dalinya walaupun sudah diputus dengan putusan Verstek, hak-hak istri tetap diberikan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, majelis hakim menerapkan hak Ex-Officio demi menciptakan keadilan kedua belah pihak.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: