IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

Rizki, Rafi Dwi (2024) IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

[img] Text (Cover)
19071010173_Cover.pdf

Download (2MB)
[img] Text (Bab 1)
19071010173_Bab1.pdf

Download (594kB)
[img] Text (Bab 2)
19071010173_Bab2.pdf
Restricted to Repository staff only until 5 June 2027.

Download (264kB)
[img] Text (Bab 3)
19071010173_Bab3.pdf
Restricted to Repository staff only until 5 June 2027.

Download (91kB)
[img] Text (Bab 4)
19071010173_Bab4.pdf
Restricted to Repository staff only until 5 June 2027.

Download (15kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
19071010173_Daftar_pustaka.pdf

Download (122kB)
[img] Text (Lampiran)
19071010173_Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only until 5 June 2027.

Download (1MB)

Abstract

Tanah merupakan aset yang berharga bagi manusia. Atas hal tersebut, kini terdapat tindak pidana pertanahan yang pada dahulu tidak ada yang mana pengaturan hukum secara khusus terkait Tindak Pidana Pertanahan tidak belum ada. Hingga saat ini, pengaturan terkait tindak pidana pertanahan diatur dalam pasal 167, 263, 264, 266, 274, 317, 372, 378, 385 KUHP. Dalam Penelitian ini membahas mengenai implementasi penegakan hukum dalam tindak pidana pertanahan dan apa kendala serta upaya dalam penegakan hukum tindak pidana pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan studi observasi melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menghasilkan bahwa studi kasus yang terjadi di Jawa Timur terdapat tindak pidana pertanahan dengan modus mengagunkan bukti hak kepemilikan atas tanah dan disaat yang bersamaan pelaku menjual tanah tersebut dan dengan modus sertipikat hilang. Dalam proses penyidikan tersebut mengalami kendala dalam mendapatkan data dan informasi terkait warkah penerbitan sertipikat, peninjauan lokasi, dan pengembangan batas, serta kendala dalam memanggil Notaris/PPAT untuk di dengar kesaksiannya dalam proses penyidikan pada perkara tindak pidana pertanahan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorSutrisno, SutrisnoNIDN0012126033UNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Rafi Dwi Rizki
Date Deposited: 06 Jun 2024 07:12
Last Modified: 06 Jun 2024 07:12
URI: https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/24442

Actions (login required)

View Item View Item