LARASATY, DWIKY (2017) PENGARUH PROYEK TRANS ASEAN GAS PIPELINES (TAGP) TERHADAP ARAH KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI BIDANG KERJA SAMA ENERGI TAHUN 2002–2015. Undergraduate thesis, UPN "VETERAN' JAWA TIMUR.
|
Text (COVER)
DWIKY LARASATY-1-17.pdf Download (966kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
DWIKY LARASATY-18-56.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
DWIKY LARASATY-57-86.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB 3)
DWIKY LARASATY-87-119.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB 4)
DWIKY LARASATY-120-123.pdf Download (591kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DWIKY LARASATY-124-128.pdf Download (548kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
DWIKY LARASATY-129-147.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Asia Tenggara menghadapi serangkaian dilemma kebijakan energi yang belum saling berhubungan. Pada bulan Juni 1992, Assosiation of Southeast Asia Nations (ASEAN) dengan konsorsium enam anggota yang terdiri dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghadapi pilihan antara melindungi lingkungan dan memperkuat perdagangan. Dalam tujuan untuk mengawasi pembangunan berkelanjutan antara industri dan lingkungan, Asia Tenggara tampaknya menerapkan kebijakan yang lebih baik yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di atas pelestarian lingkungan alam untuk masing-masing negara anggota. Selanjutnya guna merangkul keamanan energi di kawasan, ASEAN telah mengumumkan rencana untuk membangun jaringan pipa gas alam yang terintegrasi melalui proyek infrastruktur Trans-ASEAN Gas Pipeline, atau TAGP. Perkembangan proyek TAGP diharapkan dapat mempromosikan pembangunan ekonomi, memperoleh devisa, mengurangi risiko perubahan iklim, dan meningkatkan keamanan energi regional. Keamanan energi juga merupakan sistem yang terdiri dari kebijakan nasional dan lembaga internasional, oleh karena itu diperlukan kerja sama secara regional maupun internasional guna merumuskan kebijakan dan iklim usaha yang mampu mempromosikan investasi, pembangunan, dan inovasi untuk memastikan infrastruktur dan pasokan yang memadai akan terus tersedia, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Dengan dasar optimistis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merangkul kawasan Asia Tenggara menjadi lebih terintegrasi, Indonesia sebagai led country di ASEAN yang memiliki sumber energi gas alam yang relatif besar maka mempertimbangkan arah kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan kerja sama energi pada sistem global melalui kerangka Cooperative Energy Governance. Adapun kebijakan luar negeri Indonesia di bidang kerja sama energi xvii diklasifikasikan berdasarkan prioritas lingkaran konsentris yang meliputi kerja sama intra-regional ASEAN, kerja sama inter-regional ASEAN+3, dan kerja sama internasional melalui organisasi internasional IEA. Kata Kunci : ASEAN, TAGP, Keamanan Energi, Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Kerja Sama Energi, Cooperative Energy Governance.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Social and Political Sciences > Departement of International Relations | ||||||||
| Depositing User: | Lisa Nadya Irawan | ||||||||
| Date Deposited: | 07 Jul 2021 05:13 | ||||||||
| Last Modified: | 07 Jul 2021 05:13 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/2250 |
Actions (login required)
 |
View Item |