PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI HANDPHONE TIDAK TERDAFTAR INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLlNDUNGAN KONSUMEN

MARSHA, MUHAMMAD RAFI (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI HANDPHONE TIDAK TERDAFTAR INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLlNDUNGAN KONSUMEN. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

	Text (COVER) COVER-19071010177.pdf Download (736kB)
	Text (BAB I) 19071010177-BAB I.pdf Download (341kB)
	Text (BAB II) 19071010177-BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 11 June 2026. Download (181kB) \| Request a copy
	Text (BAB III) 19071010177-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 11 June 2026. Download (138kB) \| Request a copy
	Text (BAB IV) 19071010177-BAB IV.pdf Download (79kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 19071010177-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (150kB)
	Text (LAMPIRAN) 19071010177-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only until 11 June 2026. Download (463kB) \| Request a copy

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pemblokiran Imei dalam Pembelian Smartphone Luar Negeri terkait IMEI smartphone konsumen yang diblokir oleh pemerintah berdasarkan Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Pengendalian IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen dalam pembelian smartphone resmi dari luar negri terkait IMEI yang diblokir berdsarkan UU perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Artikel ini menyimpulkan bahwa aturan pemblokiran IMEI yang berlaku sejak tanggal 18 April 2020 untuk menghindari peredaran smartphone illegal di Indonesia, sehingga agar tidak terblokir perlu dilakukan registrasi IMEI. Jika smartphone yang di beli dari luar negeri terblokir maka berdasarkan UU No.8/1999 jika dibawa oleh penumpang maka pertanggungjawaban ada pada diri penumpang sebagai importir, karena UU perlindungan konsumen tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri, sedangkan jika membeli melalui distributor dalam negeri maka distributor dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, IMEI, Pemblokiran

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: