PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Analisis Putusan No. 762/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

Putri, Septi Cahyaning (2024) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Analisis Putusan No. 762/Pid.Sus/2022/PN.Sby). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

[img] Text
20071010259_COVER.pdf

Download (3MB)
[img] Text (Bab 1)
20071010259_BAB 1.pdf

Download (331kB)
[img] Text (Bab 2)
20071010259_BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only until 21 March 2027.

Download (534kB)
[img] Text (Bab 3)
20071010259_BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only until 21 March 2027.

Download (229kB)
[img] Text (Bab 4)
20071010259_BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only until 21 March 2027.

Download (135kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
20071010259_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only until 21 March 2027.

Download (200kB)
[img] Text (Lampiran)
20071010259_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only until 21 March 2027.

Download (1MB)

Abstract

Permasalahan ini terjadi ketika penegakan hukum yang dilakukan kepada seorang Aparatur Sipil Negara belum dilakukan secara tegas. Terdapat sanksi yang bisa digunakan oleh penegak hukum sebagai sanksi pemberat, namun sanksi tersebut belum digunakan sebagai pemberat. Pada Pasal 52 KUHP terdapat pasal pemberat bagi seorang Aparatur Negara yang melakukan suatu tindak pidana yaitu ditambahnya pidana penjara selama sepertiga. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam pengedaran narkotika. Serta memahami analisis pertimbangan hakim mengenai kesesuaian dalam penjatuhan putusan perkara, dan juga sebagai bentuk pembelajaran penulis dan pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yakni menggunakan studi kepustakaan maupun dokumen dengan informasi pendukung melalui wawancara terhadap penegak hukum secara langsung. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian didapati bahwa pemberatan penjatuhan pidana terhadap seorang Aparatur Sipil Negara belum dijatuhkan secara tepat dan tegas, dari analisis data yang didapati, penegakan hukum terhadap seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana sebagai pengedar narkotika seharusnya di tambah sepertiga hukumannya sebagai pemberat pidana. Pemberat pidana yang dijatuhkan guna untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana seorang Aparatur Sipil Negara yang dalam kehidupan bermasyarakat seorang Aparatur Sipil Negara merupakan seseorang yang dijadikan contoh dalam berperilaku baik di lingkungan Masyarakat Kata Kunci : Penegakan Hukum, Aparatur Sipil Negara, Narkotika.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorRavizki, Eka NandaNIDN0018129304UNSPECIFIED
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Septi Cahyaning Putri
Date Deposited: 22 Mar 2024 03:13
Last Modified: 22 Mar 2024 03:13
URI: http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/21548

Actions (login required)

View Item View Item