MARETA SILVIA, DINDA YUSI (2019) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA IZIN POLIGAMI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI ISTRI PERTAMA. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
|
Text (cover)
Skripsi - Dinda Yusi Mareta Silvia (1571010017)-1-12.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (bab 1)
Skripsi - Dinda Yusi Mareta Silvia (1571010017)-13-55.pdf Download (266kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (bab 2)
Skripsi - Dinda Yusi Mareta Silvia (1571010017)-56-70.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB) |
|
|
Text (bab 3)
Skripsi - Dinda Yusi Mareta Silvia (1571010017)-71-74.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB) |
|
|
Text (bab 4)
Skripsi - Dinda Yusi Mareta Silvia (1571010017)-75-77.pdf Download (88kB) | Preview |
|
|
Text (daftar pustaka)
Skripsi - Dinda Yusi Mareta Silvia (1571010017)-78-79.pdf Download (7kB) | Preview |
Abstract
Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami dilakukan oleh seorang pria yang memiliki ikatan perkawinan dengan lebih dari satu wanita. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan mengenai poligami dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda, Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami seorang pria sebagai pihak Pemohon tanpa mendengarkan keterangan dari istri sebagai pihak Termohon dengan tidak menghadiri persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama dalam Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda dan untuk mengetahui dan memahami mengenai akibat hukum Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2018/PA.Sda terhadap poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang�undangan yang berlaku di bidang hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perkara poligami adalah perkara yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengarkan keterangan para pihak atau setidaknya Majelis Hakim dituntut untuk mengetahui keadaan masing-masing pihak. Majelis Hakim dapat melakukan persidangan descente agar dapat mengetahui keterangan dan keadaan masing-masing pihak, apabila salah satu pihak tidak dapat hadir
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law | ||||||||
| Depositing User: | Lisa nadya irawan | ||||||||
| Date Deposited: | 07 Mar 2024 02:15 | ||||||||
| Last Modified: | 07 Mar 2024 02:15 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/20535 |
Actions (login required)
 |
View Item |