Zayyan, Dhaifina (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI JASA TITIP ONLINE. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (507kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 19 January 2027. Download (328kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 19 January 2027. Download (202kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 19 January 2027. Download (12kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (202kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 19 January 2027. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Dengan adanya perkembangan teknologi memberi kemudahan manusia untuk mencukupi kebutuhan dengan sistem jasa titip beli secara online. Akan tetapi, pada faktanya tidak berjalan mulus sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder, Pengumpulan data didapat dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) keabsahan perjanjian jual beli online antara pembeli dengan pihak jasa titip online dengan merujuk pada 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang pada dasarnya sama seperti ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut sah. Namun, sepanjang merujuk Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, maka perjanjian tersebut sah mengikat para pihak yang membuatnya. (2) Perlindungan secara preventif atas transaksi antara pihak jasa titip online dengan pembeli maka telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 48 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi. Sedangkan secara represif, maka dapat mengacu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kata Kunci : Jasa Titip Online, Perjanjian, Perlindungan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Dhaifina zayyan | ||||||||
| Date Deposited: | 22 Jan 2024 04:14 | ||||||||
| Last Modified: | 22 Jan 2024 04:14 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/20113 |
Actions (login required)
 |
View Item |