Laksmi, Gita (2024) PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN. Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jawa Timur.
|
Text (COVER)
COVER GITA LAKSMI.pdf Download (976kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
19071010232_BAB I.pdf Download (306kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
19071010232_BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 19 January 2026. Download (224kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
19071010232_BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 19 January 2026. Download (227kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
19071010232_BAB IV.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
19071010232_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (126kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
19071010232_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 19 January 2026. Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Perkawinan campuran antar negara semakin marak di Indonesia akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. perkawinan ini melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dan mengakibatkan adanya akibat hukum terkait pembagian harta Bersama serta status anak dan juga waris anak. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual, sumber data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder, serta pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ialah terkait harta Bersama dari perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin dijelaskan pada pasal 35 ayat (1) dan (2), dalam hal ini perlu dilihat kembali dimana perkawianan itu dilangsungkan untuk menetapkan dimana aturan yang akan di pakai, untuk status anak dalam perkawinan campuran beda negara, pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaragengaraan, anak tersebut memiliki status kewaragengaraan ganda, sampai berumur 18 tahun atau telah menikah. Terkait status hak waris anak dalam perkaiwnan campuran berdasarkan pasal 852 KUHPerdata dijelaskan bahwa anak tersebut tetap mewaririsi jika perkaiwnan tersebut merupakan perkaiwnan yang sah. Sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mentaur secara detail terkait perjanjian kawin serta pembagian harta Bersama pada perkawinan campuran.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > KD England and Wales | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Gita Laksmi Zalsabilla | ||||||||
| Date Deposited: | 22 Jan 2024 04:06 | ||||||||
| Last Modified: | 22 Jan 2024 04:06 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/20021 |
Actions (login required)
 |
View Item |