ANALISA YURIDIS ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI BAGI PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA KARTU PASCA BAYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 90/Pdt.Sus-BPSK/2021/Pn.Mdn)

Faldy, Akhsal Rico (2024) ANALISA YURIDIS ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI BAGI PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA KARTU PASCA BAYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 90/Pdt.Sus-BPSK/2021/Pn.Mdn). Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Preview	Text (Cover) 19071010193_Cover.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) 19071010193_Bab 1.pdf Download (277kB) | Preview
	Text (Bab 2) 19071010193_Bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 16 January 2027. Download (170kB)
	Text (Bab 3) 19071010193_Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only until 16 January 2027. Download (151kB)
	Text (Bab 4) 19071010193_Bab4.pdf Restricted to Repository staff only until 14 January 2027. Download (24kB)
Preview	Text (Daftar Pustaka) 19071010193_Daftar Pustaka.pdf Download (79kB) | Preview
	Text (Lampiran) 19071010193_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only until 16 January 2027. Download (802kB)

Abstract

Setiap pelaku usaha pada dasarnya berkewajiban untuk beritikad baik salah satunya, sebagai perwujudan perlindungan konsumen. Kasus pada Putusan No. 90/Pdt.Sus- BPSK/2021/Pn.Mdn) menunjukkan bahwa terdapat pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, yaitu tidak beritikad baik dan tidak memberikan informasi terhadap konsumennya. Tujuan penelitian ini untuk menggali kepastian hukum dalam pemenuhan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selain itu menggali mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha atas kewajibannya yag tidak dilaksanakan dengan baik hingga merugikan konsumennya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian didapati bahwa pemenuhan itikad baik pada kasus tersebut menunjukkan kepastian hukum belum terwujud. Hal tersebut karena ketentuan hukum mengenai hal tersebut sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi belum ditegakkan sebagaimana mestinya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum seharusnya diwujudkan dengan adanya ketentuan hukum yang dijalankan sebagaimana mestinya. Upaya konsumen layanan pascabayar yang ditempuh adalah melalui non litigasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Bentuk pertanggungjawaban hukum yang melekat terhadap pelaku usaha juga belum mencerminkan kepastian hukum, karena belum sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Itikad Baik, Perlindungan Konsumen.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Sulistyantoro, Haryo NIDN0025066210 UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Akhsal Rico Faldy
Date Deposited:	16 Jan 2024 06:32
Last Modified:	16 Jan 2024 06:32
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/19959

Actions (login required)

View Item