KENDALA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH MENURUT PASAL 263 Jo PASAL 266 KUHP (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara)

NURHIDAYAT, FAHRIAN (2024) KENDALA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH MENURUT PASAL 263 Jo PASAL 266 KUHP (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara). Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.

[img]
Preview
Text
19071010176_COVER 1.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
19071010176_BAB I.pdf

Download (323kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
19071010176_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only until 15 January 2026.

Download (257kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
19071010176_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only until 15 January 2026.

Download (84kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (BAB IV)
19071010176_BAB IV.pdf

Download (47kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
19071010176_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (45kB) | Preview
[img] Text (LAMPIRAN)
19071010176_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only until 15 January 2026.

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana pemalsuan surat tanah adalah perbuatan melawan hukum yang bermaksud mengambil alih hak atas kepemilikan tanah dari para korban. Kasus pemalsuan surat tanah ini merupakan kasus yang jarang atau sedikit dijumpai oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara dikarenakan selama ini kasus yang masuk adalah dari laporan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pemalsuan surat tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah dan juga mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh penyidik kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara pada saat menjalankan tugasnya juga dengan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya penyidik mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat tanah. Metode yang digunakan berupa metode yuridis empiris dengan sumber data primer yang penulis dapati melalui wawancara dengan anggota sekaligus penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara beserta data sekunder. Dengan metode analisis data berupa metode analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh melalui metode pengumpulannya seperti wawancara dnegan narasumber serta observaasi realita di lapangan yang kemudian akan di tarik kesimpulannya. Perlu diketahui bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah masih terdapat banyak kendala seperti adanya kehilangan alat bukti, pemanggilan saksi yang lama, prizinan penggeledahan dan penyitaan dan kesadarah hukum dalam masyarakat yang rendah. Tetapi dibalik kendala tersebut tentu ada upaya-upaya untuk mengatasi halangan yang ditemui. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Surat Tanah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorPUSPITOSARI, HERVINANIDN0601108501hervina.ih@upnjatim.ac.id
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Fahrian Nurhidayat
Date Deposited: 15 Jan 2024 08:08
Last Modified: 15 Jan 2024 08:08
URI: http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/19889

Actions (login required)

View Item View Item