IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

RAHMAWATI, IRA (2024) IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO. Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.

Preview	Text (cover) DAFTAR ISI_merged.pdf Download (398kB) | Preview
Preview	Text (bab1) BAB I.pdf Download (517kB) | Preview
	Text (bab2) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 2 January 2026. Download (367kB)
	Text (bab3) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 2 January 2026. Download (212kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo menurut Pasal 4 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Pelaksanaan Permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami pada pengadilan agama setempat. Bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami), harus mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan. Surat permohonan tersebut harus memuaat bukti-bukti dan alasan-alasannya yang lengkap yang mendasari permintaan izin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undangundang yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan tersebut jika alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan poligami terpenuhi. Hambatan paling utama pada proses permohonan poligami yaitu izin dari isteri pertama dan setiap hambatan selalu ada upaya yang dapat dilakukan baik pemohon maupun termohon yaitu pengajuan banding. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo belum sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya masih terdapat celah untuk dilanggar. Adanya kedisiplinan merupakan bentuk upaya bagi Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengurangi permohonan izin yang tidak sesuai,

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User:	Lisa nadya irawan
Date Deposited:	08 Jan 2024 02:15
Last Modified:	08 Jan 2024 02:15
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/19234

Actions (login required)

View Item