Andi, Mohammad (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI TAKSI ONLINE YANG MELAKUKAN ORDERAN SECARA FIKTIF. Undergraduate thesis, UPN "VETERAN' JAWA TIMUR.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
BAB I Skripsi.pdf Download (897kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
BAB II EDITAN BARU REV.pdf Restricted to Registered users only until 6 March 2026. Download (341kB) |
|
|
Text (BAB 3)
BAB III - BOS.pdf Restricted to Registered users only until 6 March 2026. Download (432kB) |
|
|
Text (BAB 4)
BAB IV.pdf Download (113kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA Taksi.pdf Download (124kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 6 March 2026. Download (1MB) |
Abstract
Order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan di aplikasi transportasi berbasis teknologi yang dilakukan oleh pengemudi, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik. Semakin berimbasnya teknologi saat ini yang bermunculan aplikasi tentang pengangkutan berbasis online, seperti Go-jek, Grab, dan Uber, berdasarkan pasal 35 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan hukum yang dilakukan pengemudi dengan tindakan orderan fiktif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, yang dimana perbuatan tersebut diawali dengan membuat akun palsu untuk mengelabuhi atau menipu perusahaan untuk mendapatkan bonus lebih atau telah melampaui target yang didapat oleh pengemudi. Tindakan orderan fiktif memenuhi semua unsur delik tindak pidana didalam tersebut, sehingga pelaku subjek hukum pengemudi orderan fiktif bisa dipidana dengan dijunctokan kedalam pasal 51 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilihat dari semua unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Tindak pidana tersebut merupakan pertanggungjawaban asas kesakahan (on fault) perbuatan itu harus dibuktikan kesalahanya dahalu yang didasarkan kesengajaan sebagai unsur pokoknya. Kata kunci : Orderan Fiktif, Informasi dan Transaksi Elektronik, Asas Kesalahan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Lisa Nadya Irawan | ||||||||
| Date Deposited: | 06 Mar 2023 02:33 | ||||||||
| Last Modified: | 06 Mar 2023 02:33 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/12220 |
Actions (login required)
 |
View Item |