NURSETYO, DIDIK (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DILAKUKANNYA. Undergraduate thesis, UPN "VETERAN' JAWA TIMUR.
|
Text (COVER)
Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
skripsi pidana-1-40.pdf Download (519kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
skripsi pidana-41-53.pdf Restricted to Registered users only until 23 February 2026. Download (331kB) |
|
|
Text (BAB 3)
skripsi pidana-54-65.pdf Restricted to Registered users only until 23 February 2026. Download (324kB) |
|
|
Text (BAB 4)
skripsi pidana-66-67.pdf Download (8kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 23 February 2026. Download (1MB) |
Abstract
Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus di jaga agar tidak di mungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dipidana tanpa berdasrkan undang-undang. Kesalahan dalam penegakan hukum terjadi pada Dedi yang di sebut sebagai pengeroyokan sehingga menghilangkan nyawa seseorang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam sekripsi ini adalah pertama Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi terpidana atas perbuatan yang tidak dilakukannya, kedua Bagaimana upaya yang dilakukan terpidana atas perbuatan yang tidk dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulis ini sekripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) perlindungan terhadap perbuatan yang tidak dilakukannya secara represif dan preventif (2) Upaya terpidana atas perbuatan yang tidak dilakukaknya membahas upaya Litigasi dn Non Litigasi. Penulis menyarankan bahwa pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembutan, pembahruan dan penyusunan perundang-undangan , diharapkan dapat segera melakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara yang sebelumny terkesan berbelit- belit hukum sebagai pelindung , pengayoman, penjaga tertib masyarakat diharapkan profesional dalam melakukan prosedur penangkapan, penahanan. Masyarakat atau korban terpidana atas perbuatan pidana yang tidak dilakukannya. Kata kunci:Perlindungan, Upaya hukum ,Perbuatan yang tidak dilakukannya .
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Lisa Nadya Irawan | ||||||||
| Date Deposited: | 23 Feb 2023 01:46 | ||||||||
| Last Modified: | 23 Feb 2023 01:46 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/12159 |
Actions (login required)
 |
View Item |