ANALISA YURIDIS DALAM MENGABULKAN PERDAMAIAN KEDUA PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA)

MUAADZAH, ZUHRIYATUL FIRDAUS (2023) ANALISA YURIDIS DALAM MENGABULKAN PERDAMAIAN KEDUA PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

Preview	Text (cover) 19071010146-cover.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text (bab 1) FILE CD ACHA-halaman-15-56.pdf Download (240kB) | Preview
	Text (BAB 2) FILE CD ACHA-halaman-57-71.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2026. Download (128kB)
	Text (BAB 3) FILE CD ACHA-halaman-72-82.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2026. Download (53kB)
	Text (BAB 4) FILE CD ACHA-halaman-83-84.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2026. Download (27kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) FILE CD ACHA-halaman-85-91.pdf Download (105kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) FILE CD ACHA-halaman-92-105.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2026. Download (4MB)

Abstract

Perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya tidak diatur kedudukannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun ditemukan bahwa dalam kasus putusan Pengadilan Niaga Surabaya ialah terjadi pengesahan perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta terjadi pula perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditolak. Tujuan penelitian ini ialah menggali analisa secara yuridis terkait perdamaian kedua dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan akibat hukum atas adanya perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat kelonggaran, yang mana tidak mengatur secara tegas terkait dilarang atau tidaknya perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal semacam ini menunjukkan adanya pengaturan yang fleksibel, yang tentu akan melahirkan sebuah inkonsistensi dalam sebuah putusan ketika terjadi permohonan perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Disparitas dalam hal ini telah terjadi. Akibat hukum atas adanya perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ialah tentu berakibat terhadap debitur itu sendiri maupun kreditur. Kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya ialah semakin longgar, dan hak kreditur semakin tidak mendapat kepastian. Kedudukan kreditur dalam hal perdamaian kedua menjadi lemah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor FITRIYAH, MAS ANIENDA TIEN 197709252021212002 MASANIENDA.IH@UPNJATIM.AC.ID
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Zuhriyatul ZFM Muaadzah
Date Deposited:	30 Jan 2023 08:22
Last Modified:	30 Jan 2023 08:22
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/11945

Actions (login required)

View Item