Hendryawan, Faja Arya Pratama (2023) “ANALISA YURIDIS HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENJARA PENGGANTI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”. Undergraduate thesis, UPN “Veteran” Jawa Timur.
|
Text
cover upload.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
bab 1.pdf Download (277kB) | Preview |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only until 2 January 2025. Download (81kB) |
||
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only until 2 January 2025. Download (102kB) |
||
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only until 2 January 2025. Download (26kB) |
||
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (117kB) | Preview |
|
Text
lampiran skripsi faja.pdf Restricted to Registered users only until 2 January 2025. Download (4MB) |
Abstract
ABSTRAK Tindak pidana korupsi pada dasarnya telah menyebabkan kerugian keuangan negara, yang mana hukuman terhadap terdakwanya haruslah diberikan dengan setimpal. Pengembalian kerugian keuangan negara tentu menjadi fokus utama, yang kemudian terdakwa diwajibkan untuk membayar hukuman uang pengganti atas harta korupsi yang telah ia nikmati. Terdakwa juga disisi lain dijerat hukuman penjara pengganti, ketika tidak mampu membayar hukuman uang pengganti. Berdasarkan hal tersebut, perlu digali mengenai analisa yuridis terkait hukuman pidana tambahan berupa penjara pengganti dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia denga melihat sisi dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara pengganti sekaligus pengaruh hukuma penjara pengganti dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dasar yuridis maupun non yuridis digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara pengganti dengan mencerminkan sebuah disparitas. Kedua dasar tersebut bersifat longgar, sehingga belum mencerminkan sebuah perwujudan kepastian hukum. Hukuman penjara pengganti juga tidak berpengaruh dalam pengembalian kerugian keuangan negara, karena hukuman yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara hanyalah hukuman uang pengganti. Pembaharuan ketentuan hukum terkait penjara pengganti dengan demikian menjadi sebuah urgensi sebagai perwujudan kepastian hukum sekaligus upaya pengembalian kerugia keuangan negara dengan baik. Keyword: Korupsi, penjara pengganti, kerugian keuangan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
Depositing User: | Unnamed user with email 19071010073@student.upnjatim.ac.id | ||||||||
Date Deposited: | 02 Jan 2023 06:52 | ||||||||
Last Modified: | 02 Jan 2023 06:52 | ||||||||
URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/10694 |
Actions (login required)
View Item |