ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL (TWITTER) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

WIBISONO, CLARESSIA SIRIKIET (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL (TWITTER) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.

Preview	Text 19071010130_Cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 19071010130_BAB I.pdf Download (765kB) | Preview
	Text 19071010130_BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 5 June 2026. Download (273kB)
	Text 19071010130_BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 5 June 2026. Download (63kB)
Preview	Text 19071010130_BAB IV.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text 19071010130_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (128kB) | Preview
	Text 19071010130_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 5 May 2026. Download (1MB)

Abstract

Maraknya penggunaan media sosial dikalangan masyarakat menimbulkan satu kebutuhan baru, yakni urgensi terciptanya ruang untuk melakukan kegiatan bisnis, sehingga menyebabkan tatanan platform tersebut berubah menjadi tempat untuk berkomunikasi, berinteraksi, sekaligus ruang jual-beli. Adanya perubahan tersebut menimbulkan berbagai dampak, salah satunya adalah terbentuknya jenis kejahatan baru dalam dunia maya. Penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (Twitter) merupakan kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait sebagai sasaran. Berdasarkan kasus posisi, penipuan yang terjadi dapat diklasifikasikan dalam tindak kejahatan computer related fraud atau kejahatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau merugikan orang lain. Penanganan kasus penipuan tersebut dapat dilakukan menggunakan dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (2). Penggunaan kedua pasal ini didasarkan pada asas lex spesialis derogat legi generali. Selain itu, apabila dikaji menggunakan sudut pandang viktimologi, maka korban pada kasus penipuan yang telah terjadi masuk dalam kategori participating victims dimana kecenderungan korban yang tidak menyadari sikap/tingkah lakunya dalam suatu keadaan tertentu, justru menjadi alasan untuk seseorang melakukan tindak kejahatan terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif (normative law research) dengan pendekatan studi kasus berupa produk perilaku hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor MAHANANI, ANAJENG ESRI EDHI NIDN119103 anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Claressia Sirikiet Wibisono
Date Deposited:	05 Jun 2023 05:00
Last Modified:	05 Jun 2023 05:00
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/14304

Actions (login required)

View Item