PENERAPAN TEORI RESTORATIVE JUSTICE PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN BERKEBUTUHAN KHUSUS (ANALISIS PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 DAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 )

hergintara, muhamad laktri (2022) PENERAPAN TEORI RESTORATIVE JUSTICE PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN BERKEBUTUHAN KHUSUS (ANALISIS PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 DAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 ). Undergraduate thesis, universitas pembangunan nasional veteran jawa timur.

Preview

Text
sampul.pdf
Download (1MB) | Preview

Preview

Text
bab 1.pdf
Download (276kB) | Preview

Text
bab 2.pdf
Restricted to Registered users only until 13 June 2024.
Download (42kB)

Text
bab 3.pdf
Restricted to Registered users only until 13 June 2024.
Download (38kB)

Text
bab 4.pdf
Restricted to Registered users only until 13 June 2024.
Download (7kB)

Preview

Text
daftar pustaka.pdf
Download (85kB) | Preview

Text
lampiran.pdf
Restricted to Registered users only until 13 June 2024.
Download (1MB)

Abstract

Abstrak Penelitian berjudul Penerapan Teori Restorative Justice Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Berkebutuhan Khusus (Analisis Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020). Penelitian dengan mengajukan permasalahan bagaimana teori restorative justice pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada korban berkebutuhan khusus dan bagaimana peraturan terkait restorative justice pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban berkebutuhan khusus. Menggunakan metode penelitian yuridis normative. Diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut peraturan keadilan restoratif yang dimiliki oleh kepolisian dapat diterapkan cukup mudah sehingga celah inilah yang digunakan pelaku kekerasan seksual menikahi korban sebagai solusi. Pada peraturan kejaksaan juga memiliki celah dalam peraturan keadilan restoratif dengan menyebutkan maksimal 5 tahun yang dapat dikatakan sebagai keadilan restoratif, namun kenyataanya peraturan yang menangani kekerasan seksual tidak menyebutkan secara jelas batas-batas minimal pelaku dapat dihukum. Pada surve yang dilakukan oleh IJRS penyelesaian perkara pelaku kekerasan seksual terhadap korban diluar pengadilan dengan cara menikahinya cukup tinggi sehingga membuat korban merasakan tekanan batin dengan hidup bersama pelaku. Penyelesaian menikahi pelaku dengan korban bukanlah jalan terbaik sebagai solusi serta juga korban memiliki disabilitas sehingga menikahi korban dengan pelaku kekerasan seksual sangatlah tidak baik. Kata Kunci :Restorative Justice, Kekerasan Seksual, Disabilitas, Kepolisian, Kejaksaan

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors: