PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS AFWEZIGHEID MELALUI JUAL-BELI YANG DITANGANI OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

MUSTIKA, SURI NIRMALA (2022) PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS AFWEZIGHEID MELALUI JUAL-BELI YANG DITANGANI OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS AFWEZIGHEID MELALUI JUAL-BELI.pdf

Download (4MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (357kB) | Preview
[img] Text
BAB II skripsi.pdf
Restricted to Registered users only until 13 June 2024.

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
BAB III skripsi.pdf
Restricted to Registered users only until 13 June 2024.

Download (175kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
BAB IV skripsi.pdf

Download (89kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (129kB) | Preview
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only until 13 June 2024.

Download (33MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan hak afwezigheid melalui jual beli yang ditangani oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang hukum, termasuk di dalamnya Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertugas mewakili kepentingan mereka yang tidak hadir dan sulit ditemui atau di istilah hukum yang disebut afwezigheid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan, yaitu meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pengalihan hak afwezigheid melalui jual beli yang ditangani oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya memakan waktu yang sangat lama. Tahapan tersebut meliputi tahap pendahuluan, dilanjutkan tahap izin prinsip kepada menteri, setelah itu tahap izin jual ke Pengadilan Negeri, dilanjutkan tahap jual beli yang dilakukan dan disahkan oleh notaris. Tidak cukup sampai di situ saja, adapun tahap selanjutnya yaitu tahap pelaporan, setelah itu dilanjutkan dengan tahap penyetoran ke kas pihak ketiga dan tahap terakhir adalah tahap klaim oleh ahli waris.Hasil wawancara dengan beberapa analis hukum BHP Surabaya menjelaskan kendala yang ada serta bagaimana upaya yang dilakukan BHP Surabaya dalam mengatasi kendala tersebut. Kata Kunci: Balai Harta Peninggalan Surabaya, Afweigheid, jual beli.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorSRI MAHARANI, M.T.V.M.,S.H.,M.HNIDN0003087410runnei2014@gmail.com
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: MUSTIKA SURI NIRMALA
Date Deposited: 13 Jun 2022 03:41
Last Modified: 13 Jun 2022 03:41
URI: http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/7053

Actions (login required)

View Item View Item