PENGUASAAN TANAH SURAT IJO PASCA TERBITNYA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 53/HPL/BPN/1997 TENTANG PEMBERIAN HPL ATAS NAMA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

YUNIANTO, BAGUS TRISURA (2022) PENGUASAAN TANAH SURAT IJO PASCA TERBITNYA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 53/HPL/BPN/1997 TENTANG PEMBERIAN HPL ATAS NAMA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (255kB) | Preview
	Text (BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2024. Download (181kB)
	Text (BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2024. Download (141kB)
Preview	Text (BAB 4) BAB 4.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan tanah surat ijo pasca terbitanya Keputusan Nomor 53/HPL/BPN/1997 tentang Pemberian HPL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu dengan data kepustakaan yang diperoleh berdasarkan dari perundang – undangan dan literaturr - literatur atau buku - buku resmi. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun data skunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar terbitnya adalah Dasar terbitnya sertifikat hak pengelolahan adalah awal mula tanah yang berstatus tanah negara bekas eigendom verponding yang secara dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Kemudian dari surat tersebut muncullah peraturan yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban dari pemegang hak dan penerima hak. Seiring munculnya surat tersebut, maka timbullah juga sebuah polemic atau permasalahan antara pemegang hak dan penerima hak. Penyelesaian yang ada akan permasalahan tersebut adalah penyelesaian secara non litigasi dan litigasi. Kata Kunci : Surat Ijo, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 53/HPL/BPN/1997 Tentang Pemberian HPL

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor WAHYUDI, EKO NIDN UNSPECIFIED
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Departement of Law
Depositing User:	Sri Nur Azizah
Date Deposited:	18 Jan 2022 05:14
Last Modified:	18 Jan 2022 05:14
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/4418

Actions (login required)

View Item