Putra, Yaniech Antoro (2021) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN MEMPERDAGANGKAN POTASSIUM CHLORATE TANPA IZIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.sus/2020/Pn.Sby). Undergraduate thesis, UPN "VETERAN' JAWA TIMUR.
|
Other (COVER)
Cover.PDF Download (1MB) | Preview |
|
|
Other (BAB 1)
1.PDF Download (441kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
Other (BAB 2)
2.PDF Restricted to Registered users only until 20 December 2023. Download (161kB) |
|
|
Other (BAB 3)
3.PDF Restricted to Registered users only until 20 December 2023. Download (250kB) |
|
|
Other (BAB 4)
4.PDF Download (90kB) | Preview |
|
|
Other (DAFTAR PUSTAKA)
Dapus.PDF Download (166kB) | Preview |
|
|
Other (LAMPIRAN)
Lam.PDF Restricted to Registered users only until 20 December 2023. Download (791kB) |
Abstract
Dalam penggunaannya sendiri Potassium Chlorate atau Kalium klorat merupakan salah satu bahan utama pada awal senjata api topi perkusi (primer). Aplikasi ini berlanjut pada aplikasi yang tidak tergantikan oleh kalium perklorat. Aplikasi lainnya dari sebuah kalium klorat ialah digunakan sebagai oksidator dalam komposisi asap yakni seperti yang digunakan dalam granat asap. Bahwa direktur PT DTMK merupakan direktur pada usahanya yangmana bergerak di bidang perdagangan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun yang memiliki izin SIUP-B2 yang dikelurkan oleh menteri pada tahun 2015 dan berlaku hingga 2018. Bahwasannya surat izin tersebut telah berakhir masa berlakunya, akan tetapi terdakwa DO atau direktur PT DTMK tetap menjualnya ke konsumen atau buyer-nya yakni Potassium Chlorate dengan jumlah sebanyak 39.500 kilogram. Hal ini tentu menjadi suatu kejadian yang harus ditindak lanjuti, sebab objek yang diperdagangkan merupakan bahan-bahan kimia berbahaya dan juga beracun. Berlandaskan dengan putusan perkara No. No.61/Pid.Sus/ 2020/ PN.Sby. Direktur PT DTMK hanya didakwa melakukan tindak pidana perdagangan dengan melanggar Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bila ditarik lebih jauh, pada kasus ini merupakan perbarengan, hal ini berdasarkan dengan tindakan yang dilakukan oleh direktur PT DTMK juga melanggar Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pada Pasal 1 ayat (1). Sehingga tidak hanya berhenti pada tindak pidana perdagangan saja, namun juga pada Undang-Undang Darurat. Hal in sebagaimana dengan memperhatikan objek yang diperdagangkan merupakan bahan yang berbahaya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Potassium Chlorate, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Lisa Nadya Irawan | ||||||||
| Date Deposited: | 20 Dec 2021 02:13 | ||||||||
| Last Modified: | 20 Dec 2021 02:13 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/3627 |
Actions (login required)
 |
View Item |