SYAHPUTRI, ASMADILAiAQIL (2021) PEMIDANAANiTERHADAPiTINDAK PIDANAiKORUPSIiKORPORASIi (STUDIiDI KEJAKSAANiNEGERIiSURABAYA). Undergraduate thesis, UPN "VETERAN" JATIM.
|
Text (cover)
cover.pdf Download (531kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (bab 1)
bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB) |
|
|
Text (bab 2)
bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB) |
|
|
Text (bab 3)
bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB) |
|
|
Text (bab 4)
bab 4.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text (dapus)
dapus.pdf Download (304kB) | Preview |
|
|
Text (lampiran)
lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi korporasi sesuai perkembangan undang-undang dan peraturan yang ada dan untuk mengetahu hambatan penerapannya di kehiduapan nyata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan wawancara, pendekatan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari korporasi sebagai subyek hukum adalah dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (corporate criminal) dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (crimes for corporation) oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pemerintah berupaya untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum dalam berhubungan dengan masyarakat dan korporasi lainnya. Dengan demikian dapat mewujudkan ketertiban masyarakat yang damai, sejahtera,dan memberikan kepastian hukum, rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Telah menyatakan bahwa korporasi adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban tetapi dalam implementasninya masih banyak hambatan penegak hukum dalam menentukani penuntutani pemidanaani terhadapi tindaki pidanai korupsii korporasi. Hambatan tersebut. Maka diterbitkannya Perma 13/2016 korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau organ korporasi. Katai Kunci:i Pemidanaani ,i Pertanggungjawaban,i Korporasi
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Budiyono Budiyono | ||||||||
| Date Deposited: | 14 Oct 2021 07:25 | ||||||||
| Last Modified: | 14 Oct 2021 07:25 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/2900 |
Actions (login required)
 |
View Item |