APRILIANI, DEA (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN AKIBAT PANDEMI COVID-19. Undergraduate thesis, UPN "VETERAN' JAWA TIMUR.
|
Other (COVER)
Cover.PDF Download (2MB) | Preview |
|
|
Other (BAB 1)
1.PDF Download (338kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
Other (BAB 2)
2.PDF Restricted to Registered users only Download (200kB) |
|
|
Other (BAB 3)
3.PDF Restricted to Registered users only Download (187kB) |
|
|
Other (BAB 4)
4.PDF Download (29kB) | Preview |
|
|
Other (DAFTAR PUSTAKA)
Dapus.PDF Download (138kB) | Preview |
|
|
Other (LAMPIRAN)
Lam.PDF Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapatkah Pandemi COVID-19 dijadikan alasan bagi perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) khususnya terhadap pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang ditinjau dari Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga memperhatikan peraturan peraturan terbaru seperti Undangundang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomo 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang tidak mengenal penelitian lapangan melainkan meneliti bahan-bahan hukum berupa norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya perusahaan diperbolehkannya penggunaan Pandemi COVID-19 sebagai alasan PHK, perusahaan harus tetap melakukan prosedur PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga PHK sepihak tidak terjadi. Dan nantinya akibat yang timbul dari adanya PHK, perusahaan harus membayarkan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak atas berakhirnya perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan. Namun, apabila dalam perjanjian kerja terdapat klasul terkait force majeure, maka tindakan PHK yang dikaitkan dengan Pandemi COVID-19 dibenarkan. Karena segala hal yang tertuang dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak, maka harus ditaati pula oleh pihak terkait. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pandemi COVID-19.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Departement of Law | ||||||||
| Depositing User: | Lisa Nadya Irawan | ||||||||
| Date Deposited: | 04 Aug 2021 04:51 | ||||||||
| Last Modified: | 04 Aug 2021 04:51 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/2376 |
Actions (login required)
 |
View Item |